Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan standar ganda dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Menurutnya, standar kelayakan jalan tol selama ini cenderung berfokus diterapkan pada wilayah Jawa, sementara ruas-ruas di luar Jawa banyak yang tidak memenuhi kualitas serupa.
Hal ini disampaikan Syarief kepada reportasehukum.com/ dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7/2025). Dirinya pun turut memantau sekaligus mengevaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.
Selama kunjungan berlangsung, ia menemukan sejumlah persoalan serius. Menurutnya, kondisi ruas Tol Palembang-Kayuagung jauh dari harapan sebagai jalan tol berbayar.
Ia menyebutkan permasalahan berupa kualitas jalan yang bergelombang, kurangnya rambu-rambu, serta desain tikungan yang tidak aman menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap jalan tol di luar Jawa masih lemah. “Jangan standar kita hanya standar Jawa. Struktur tanah di luar Jawa berbeda, sehingga konstruksinya pun harus betul-betul dikaji agar kualitasnya tetap sama,” tegasnya.
Sebab itu, dirinya mengingatkan agar Kementerian PU bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tidak hanya fokus pada efisiensi biaya pembangunan, akan tetapi juga memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna. “Jalan tol ini dibangun dengan kontribusi masyarakat yang membayar tarif. Sudah seharusnya masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik daripada jalan biasa,” pungkas Syarief.
