Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen kuat DPR RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Namun, ia juga menekankan bahwa perjuangan tersebut harus ditempuh dengan pendekatan yang realistis dan strategis, mengingat kompleksitas geopolitik global yang terus berkembang.
Hal ini disampaikan Mardani dalam Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza-Palestina di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (12/7/2025), yang menjadi bagian dari peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Acara ini melibatkan ratusan anak muda dari berbagai daerah untuk membangun solidaritas global terhadap Palestina.
“Yang terlihat tadi, ketika kita angkat isu two-state solution, sekitar 70 persen menyatakan tidak setuju. Semangat mereka adalah menghapuskan Israel dan memerdekakan Palestina secara penuh,” ujar Mardani kepada reportasehukum.com/ usai pertemuan.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan di panggung internasional membutuhkan kesabaran, kecerdasan diplomatik, dan pemahaman terhadap realitas global. “Kita tetap mendukung Palestina untuk merdeka, tapi kita juga harus melihat berbagai pertimbangan realitas global agar bisa menemukan jalan terbaik,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.
Sebagai garda depan diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI terus mendorong penguatan posisi Indonesia di berbagai organisasi internasional dan memperluas jaringan solidaritas global untuk Palestina, dengan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan dan keadilan internasional.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani turut mengingatkan bahwa solusi dua negara (two-state solution) muncul dari konteks historis dan tekanan diplomatik internasional pasca-konflik panjang di wilayah Palestina.
“Saya memahami banyak yang menganggap two-state solution tidak adil, karena seluruh tanah itu diyakini milik Palestina. Tapi sejarah mencatat, pada tahun 1948, PBB mengeluarkan resolusi membagi dua wilayah tersebut untuk Yahudi dan Arab. Israel menerima, sedangkan negara-negara Arab saat itu menolak,” jelas Abdul Kadir.
Menurutnya, pemahaman sejarah dan realitas politik dunia penting untuk membentuk strategi perjuangan yang efektif dan berjangka panjang.
