Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara melaporkan masih terdapat 115 desa di Kalimantan Utara yang hingga kini belum teraliri listrik termasuk desa-desa yang berada di perbatasan dengan Malaysia. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi XII DPR RI.
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini kepada PLN agar percepatan aliran listrik ke desa-desa segera terwujud, baik di Kaltara maupun daerah lain di Indonesia yang hingga kini masih gelap gulita.
“Sudah sering kami sampaikan ke PLN, data rasio elektrifikasi nasional yang mereka klaim tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hari ini faktanya ada 115 kampung yang belum teraliri listrik, bahkan berada di perbatasan. Ironis, di sebelah Sarawak terang, tapi di wilayah kita gelap. Negara belum hadir di situ, dan ini menjadi keluhan masyarakat,” kata Politisi Partai Golkar itu saat kunjungan Komisi XII ke Kalimantan Utara, Kamis (17/9/2025).
Ia juga mendorong agar Pertamina Hulu Energi Regional 3 dapat membantu melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Salah satunya dengan membangun pembangkit berbasis energi terbarukan seperti panel surya yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mengingatkan PLN agar tidak terburu-buru mengekspor listrik ke negara lain, termasuk Singapura, sebelum seluruh desa di Indonesia benar-benar menikmati listrik.
PLN sebaiknya jangan memaksakan diri ekspor listrik ke luar negeri sementara masih banyak desa di Indonesia yang belum teraliri listrik, salah satunya di Kaltara. Wujudkan dulu Program Indonesia Terang 100 persen, terutama di wilayah 3T,”ujar Dipo.
Ia menegaskan sesuai Undang-Undang, PLN tidak diperkenankan menjual listrik lintas negara sebelum kebutuhan listrik dalam negeri terpenuhi sepenuhnya. “Definisi 100 persen itu bukan kabupaten atau provinsi tertentu sudah penuh, melainkan seluruh Indonesia harus terang dulu. Semua desa harus menyala baru boleh ekspor listrik,” tegasnya.
