Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan udara yang kembali terjadi di Jalur Gaza pada Kamis, 9 Oktober 2025. Insiden ini terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata yang dinegosiasi secara tidak langsung di Mesir. Padahal, gencatan senjata ini sebuah langkah yang dinilai sebagai titik terang menuju perdamaian dan stabilitas kawasan.
Berdasarkan laporan terbaru, pertukaran sandera dan tahanan Palestina dijadwalkan dilakukan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Hamas menyebut bahwa warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel.
Merespons hal ini, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap proses gencatan senjata dan mencerminkan sikap yang mengabaikan upaya diplomatik yang telah dilakukan berbagai pihak.
“Kami sangat prihatin dengan terulangnya serangan di Gaza setelah adanya kesepakatan gencatan senjata. Tindakan ini jelas merusak kepercayaan yang sedang dibangun dan semakin memperburuk penderitaan rakyat sipil yang sudah terlalu lama menderita akibat konflik ini,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima reportasehukum.com/, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini mendorong komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat langkah diplomatik dan memastikan implementasi nyata dari gencatan senjata di lapangan.
“Perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen menghentikan kekerasan dan membuka akses kemanusiaan secara penuh. Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan dan kehidupan yang bermartabat,” tutup wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.
