Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal-kapal pengawasan laut selama masa transisi penerapan sistem pengawasan baru yang tengah dikembangkan, yaitu MFISS.
Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Diketahui, KKP berencana akan menerapkan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).
Sistem ini adalah bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan laut nasional, yang mana pengawasan terintegrasi seperti Maritime Integrated System, Secure Data Infrastructure, Regional Monitoring Center, Intelligence Room, serta pengadaan drone (UAV) untuk pemantauan udara. Manfaat langsung dari MFISS berupa peningkatan efektivitas pengawasan laut, penegakan hukum berbasis data digital, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang kelautan dan perikanan.
Dengan segala potensi tersebut, ia mengingatkan, sebelum sistem ini berfungsi optimal, maka aspek operasional di lapangan harus memperoleh perhatian serius agar tidak terbengkalai. Sebab, jelasnya, laut Indonesia kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk eksploitasi kekayaan lautnya.
“Sistem ini kan kita perjuangkan bersama dengan tujuan mulia, menyelamatkan potensi laut kita seperti yang selalu dipidatokan Pak Presiden tapi sebelum sistem ini benar-benar berjalan, kita juga harus memastikan kapal pengawas kita bisa beroperasi dengan BBM yang cukup,” ujar Alex.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk tidak menunggu sistem baru siap hingga tiga tahun lagi. Baginya, pengawasan lautan tidak bisa berhenti hingga kesempurnaan sistem terjadi. “Kalau sekarang saja kapal yang ada tidak punya BBM cukup, berarti pengawasan kita lemah. Masa kita harus menunggu tiga tahun dulu, kekayaan laut kita diambil baru kemudian pengawasan optimal. Kan tidak seperti itu,” tegasnya.
Selain persoalan operasional kapal, Alex juga menyoroti kondisi sumber daya manusia di lapangan, khususnya awak kapal (ABK) pengawas. Menurutnya, faktor kemanusiaan perlu diperhatikan, termasuk masa kerja dan waktu pemulangan mereka.
“Kalau ABK ditugaskan enam bulan terus tidak dipulangkan ke keluarganya, itu tidak manusiawi. Kita sesama manusia, apalagi sesama laki-laki, harus mempertimbangkan aspek itu,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
