Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan pentingnya peran PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dalam menyediakan alternatif energi bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Ia menyebut bahwa distribusi gas bumi oleh PGN dapat menjadi solusi selain penggunaan LPG, terutama di tengah upaya pemerintah memperketat penyaluran LPG 3kg yang merupakan komoditas bersubsidi.
“PGN ini kan utamanya mendistribusikan gas supaya rumah tangga bisa mendapatkan alternatif selain dari LPG. Kita juga lagi perketat bahwa LPG 3kg yang merupakan LPG subsidi itu diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak, bukan yang tidak berhak,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut kepada reportasehukum.com/ di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).
Abdul Hakim menambahkan bahwa jaringan gas (jargas) yang dikelola PGN menjadi pilihan lain selain LPG non-subsidi 12 kg. Menurutnya, dari sisi harga, kedua opsi tersebut cukup bersaing. Namun, ia menyoroti perlunya inovasi dalam pemasangan instalasi sambungan rumah tangga agar lebih efisien dan tidak membebani perusahaan maupun masyarakat.
“Salah satu sisi dari PGN sebagai perusahaan negara adalah jangan sampai boncos (rugi) dalam melakukan sambungan. Berapa yang diterima dan pengembaliannya harus sesuai. Sementara rumah tangga yang mendapatkan sambungan gas juga harus memperoleh harga yang relatif murah atau bisa bersaing dengan LPG 12 kg,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi langkah PGN yang dinilai semakin intens melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan jaringan gas sebagai alternatif energi. Meski demikian, Abdul Hakim menyoroti bahwa sumber pendapatan terbesar PGN masih didominasi segmen bisnis ke bisnis (B2B), seperti hotel dan pengembang perumahan premium. Hal tersebut membuat perusahaan harus berhati-hati dalam memperluas jaringan gas rumah tangga dan tetap melakukan studi kelayakan sebelum mengembangkan wilayah baru.
Terkait pengembangan jargas, legislator asal Dapil Jawa Timur VIII tersebut berharap PGN dapat menemukan titik tengah antara penugasan pemerintah dan kesehatan perusahaan. Ia mengingatkan bahwa ekspansi jaringan harus dilakukan secara terencana dan berimbang.
“Mereka dalam proses pengembangannya sudah punya roadmap. Kalau dari kami, inginnya jargas merata ke seluruh Indonesia, tapi prioritas tetap pada wilayah dengan studi kelayakan terbaik. Jadi perusahaan tetap sehat dan masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal,” pungkasnya.
