Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET.
Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya.
Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru sekitar 5,5 juta ton dan meningkat ke sekitar 7,5 juta ton. “Saya sanksi apakah sisa target bisa terserap semua, karena kebutuhan nasional 9,5 juta ton saja belum meng-cover seluruh petani,” tambahnya kepada reportasehukum.com/ di Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/11/2025).
Persoalan harga juga menjadi perhatian. Anggota Panja, Daniel Johan, mengungkapkan bahwa harga pupuk subsidi masih jauh dari HET di beberapa daerah. “Di dapil saya, petani masih menebus Rp150.000 per 50 kg, padahal HET-nya Rp90.000,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah menyediakan hotline nasional agar petani bisa melapor tanpa rasa takut. Data Panja menunjukkan bahwa pencapaian serapan dan ketepatan sasaran masih terkendala jarak distribusi, biaya logistik, dan pengawasan daerah yang belum optimal. Ia bilang. temuan ini akan dibawa ke Jakarta untuk dirumuskan menjadi rekomendasi strategis demi memperbaiki tata kelola pupuk subsidi nasional.
