Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025). Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan negara hadir dalam situasi darurat.
“Kami datang ke sini karena ingin memastikan bahwa negara tidak diam. Bantuan ini memang tidak bisa mengganti seluruh kerugian, tetapi ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian kami kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Saleh kepada reportasehukum.com/, di sela-sela pertemuan.
Politisi Fraksi PAN ini menambahkan, format kunjungan kerja kali ini juga disesuaikan dengan kondisi darurat daerah. “Biasanya kunjungan kerja dilakukan dengan agenda-agenda tertentu, tetapi karena Padang Pariaman sedang tertimpa musibah, maka kami ubah formatnya. Fokusnya adalah bagaimana membantu masyarakat untuk bisa segera bangkit,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam proses pemulihan. Menurutnya, penanganan dampak bencana tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Pemulihan UMKM harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur, dukungan permodalan, dan pendampingan berkelanjutan agar usaha masyarakat bisa kembali berjalan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengingatkan bahwa UMKM merupakan sektor yang paling cepat merasakan dampak bencana.
“Ketika bencana terjadi, UMKM ini langsung berhenti. Maka yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa kembali berusaha dan mendapatkan akses bantuan yang tepat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menambahkan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi daerah. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Kalau UMKM bisa bertahan, maka roda ekonomi daerah juga akan bergerak kembali,” katanya.
Selain menyerahkan bantuan, Komisi VII DPR RI juga melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan perwakilan pelaku UMKM untuk menyerap aspirasi serta memetakan kebutuhan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp2 triliun.
