Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengapresiasi capaian penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh yang mencapai 2,6 juta tiket terjual selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Berdasarkan data, sejumlah 7 ribu penumpang sudah naik dari Stasiun Bekasi.
“Capaian tersebut dinilai sebagai indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi perkeretaapian nasional sekaligus menjadi tantangan bagi peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pendukung,” jelas Sudjatmiko dalam keterangan tertulis kepada reportasehukum.com/, di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Apresiasi tersebut disampaikan Sudjatmiko saat melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun Bekasi, Wiseno bertepatan dengan perjalanannya menggunakan kereta api dari Stasiun Bekasi menuju Malang. Dalam kesempatan tersebut, ia mencatat sejumlah kota masih menjadi tujuan favorit masyarakat, antara lain Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jakarta.
Menurut Politisi Fraksi PKB ini, peningkatan jumlah pengguna kereta api harus direspons dengan penguatan sarana dan prasarana perkeretaapian, khususnya di stasiun-stasiun strategis dengan volume penumpang tinggi, agar aspek keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan tetap terjaga.
Lebih lanjut, Sudjatmiko menekankan pentingnya pengembangan dan perluasan Stasiun Bekasi, terutama pada penyediaan fasilitas parkir bertingkat, guna menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung perkembangan kawasan perkotaan di Kota Bekasi yang terus meningkat.
Ia juga mendorong agar Stasiun Bekasi dikembangkan sebagai stasiun terpadu, melalui sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Bekasi, khususnya dalam integrasi angkutan dalam kota dengan layanan kereta api, sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam konteks fungsi pengawasan, Sudjatmiko menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal kinerja pemerintah dan BUMN terkait agar peningkatan jumlah penumpang diikuti dengan pemenuhan standar pelayanan minimum, keselamatan, serta pengelolaan stasiun yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Terkait fungsi legislasi, Sudjatmiko menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen mendorong penguatan regulasi di sektor transportasi perkeretaapian, termasuk kebijakan yang mendukung integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berbasis transit (transit oriented development/TOD).
Sementara itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi V DPR RI akan memastikan alokasi anggaran di sektor perkeretaapian tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk pengembangan infrastruktur strategis seperti stasiun terpadu dan fasilitas pendukungnya.
“Ketiga fungsi DPR RI yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran—akan terus kami jalankan secara seimbang untuk memastikan pembangunan transportasi nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Sudjatmiko.
