Penanganan bencana di wilayah Utara Sumatera harus mengutamakan kecepatan dan ketepatan kerja. Ini menjadi tanggung jawab kemanusiaan yang harus diutamakan dalam situasi bencana. Berdasarkan hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, turun langsung selama 30 hari untuk meninjau dampak bencana di Provinsi Aceh.
Selama di lapangan, Muslim Ayub menyusuri wilayah Aceh, mulai dari pesisir hingga daerah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau. Tidak hanya meninjau, ia juga merasakan langsung keterbatasan yang dihadapi masyarakat akibat bencana.
Muslim Ayub menegaskan bahwa dalam situasi darurat, tidak ada waktu untuk menunda. Semua keputusan di lapangan, termasuk sikap tegas terhadap tim, dilakukan demi memastikan bantuan kemanusiaan segera sampai kepada masyarakat.
“Kondisi darurat menuntut kerja cepat dan tepat. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, di atas segala hal,” kata Muslim Ayub dalam keterangannya kepada reportasehukum.com/, Jumat (2/1/2025).
Selama di lapangan, Muslim Ayub didampingi oleh tim dari TNI dan Polri. Tim ini bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan dan memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi.
Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri memberikan energi positif dan memperkuat kerja lapangan yang dilakukan secara terpadu. Sinergi lintas unsur ini menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat, terutama dalam menjangkau wilayah yang sulit diakses dan menjaga stabilitas di lapangan. Kegiatan tersebut juga melibatkan Ketua DPD di berbagai wilayah Aceh, termasuk Ketua DPD Kabupaten Aceh Tamiang.
“Kehadiran mereka memperkuat koordinasi dan memastikan penanganan bencana dilakukan secara kolektif dan terstruktur,” tutur Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu.
Akhirnya, Muslim Ayub menyebut bahwa tinjauan ke lokasi bencana mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang jarak, tetapi tentang kehadiran, ketegasan, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Perlu ketegasan dan kepemimpinan untuk memastikan semua pihak bekerja cepat, disiplin, dan fokus pada kepentingan masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
