Penulis: Redaksi Reportase Hukum

Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti ketimpangan distribusi program pembangunan yang dirasakan oleh daerah-daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke wilayah tersebut, ia menyebut banyak kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang menyampaikan keluhan mengenai belum meratanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah kepulauan. “Dalam kunjungan ini, kami mendengar curhat para kepala daerah dan teman-teman fraksi DPRD Provinsi. Intinya, mereka merasa distribusi program ke kabupaten-kabupaten di Maluku masih jauh dari harapan,” ungkap Sofwan di Ambon, Kamis (30/10/2025). Menurutnya, ketimpangan tersebut terjadi karena dua faktor utama, yakni lemahnya political will serta keterbatasan…

Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal menyebut Pulau Salawati sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan program transmigrasi yang dijalankan pemerintah sejak era Presiden Soeharto. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Reses hari kedua Komisi IV DPR RI di Distrik Salawati Utara, Kampung Kalobo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Menurut Robert, di wilayah tersebut terdapat dua satuan pemukiman transmigrasi yang dibangun antara tahun 1981–1983. Para transmigran, yang datang dari berbagai daerah di Jawa, kini hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua dalam suasana harmonis dan saling mendukung pembangunan daerah. “Ini satu kerinduan saya, membawa teman-teman Komisi IV…

Komisi IV DPR RI menilai pembangunan pelabuhan perikanan di Papua merupakan langkah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan memperkuat industri kelautan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menjelaskan bahwa hingga kini Papua belum memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) maupun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang representatif. “Papua belum punya pelabuhan perikanan. Akibatnya kapal pengawas dan kapal penangkapan ikan tidak bisa tambat labuh, dan hasil tangkapan tidak bisa didaratkan di sini,” ujarnya kepada reportasehukum.com/, usai pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2015). Menurutnya, ketiadaan pelabuhan memicu aktivitas transhipment atau pemindahan hasil tangkapan di tengah laut yang mengurangi potensi ekonomi…

Komisi IV DPR RI menilai tantangan terbesar dalam pengembangan ketahanan pangan di Papua bukan hanya soal teknis dan regulasi, tetapi juga faktor kultural masyarakat setempat. Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono menjelaskan bahwa meskipun Papua memiliki potensi pertanian yang tinggi, preferensi masyarakat terhadap pangan lokal seperti sagu menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kebijakan pangan nasional. “Produksi padi bisa melimpah, tapi masyarakat Papua lebih memilih makan sagu. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi soal kebiasaan dan budaya makan,” kata Guntur kepada reportasehukum.com/ di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menilai, kebijakan pangan nasional…

Komisi IV DPR RI menilai Provinsi Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra pertanian baru di Indonesia. Potensi tersebut, jika dikelola dengan baik, dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan saat memimpin kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV bertemu dengan sejumlah mitra kerja sektor pertanian seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Badan Karantina, serta pemerintah daerah. “Lahan di Papua ini sangat luas dan subur, tapi belum semuanya dimanfaatkan secara optimal. Dengan dukungan teknologi dan SDM yang memadai,…

Komisi IV DPR RI menyoroti lemahnya sistem pengawasan laut di wilayah Papua. Minimnya fasilitas pelabuhan dan kapal patroli membuat potensi besar sumber daya kelautan di kawasan timur Indonesia itu belum termanfaatkan secara maksimal dan masih rawan praktik illegal fishing. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan hal itu saat memimpin kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Badan Pengawasan Kelautan, ia menerima berbagai laporan terkait keterbatasan sarana pengawasan dan patroli di wilayah perairan Papua. “Potensi laut Papua luar biasa. Setiap tahun ribuan ikan tuna keluar dari wilayah ini. Tapi kapal patroli kita sedikit dan pelabuhannya tidak…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan DPR menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kewajiban pemenuhan kuota perempuan dalam kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “DPR RI tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat,” kata Puan dalam rilis yang diterima reportasehukum.com/, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini mengenai keterwakilan perempuan pada AKD DPR RI. Melalui putusan nomor 169/PUU-XXII/2024 itu, MK menyatakan bahwa setiap AKD mulai dari Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar),…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas ambruknya bangunan asrama putri di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani, Situbondo, Jawa Timur, yang menewaskan satu santriwati dan melukai 11 lainnya. Selly menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah dalam menjamin keselamatan santri serta kualitas bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, insiden serupa bukan kali pertama terjadi dalam waktu berdekatan. “Ini bukan semata-mata musibah atau faktor cuaca, tetapi juga menyangkut belum optimalnya penerapan ketentuan keselamatan dalam pembangunan,” tegas Selly dalam keterangan yang diterima reportasehukum.com/, di Jakarta, Jumat (31/10/2025).  Sebagaimana diketahui, bangunan asrama putri pesantren tersebut ambruk…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas impor pakaian ilegal. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi rakyat kecil. “Langkah yang diambil Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan keseriusan pemerintah menjaga daya saing industri dalam negeri yang selama ini tertekan akibat maraknya barang impor murah,” kata Charles melalui rilis yang diterima reportasehukum.com/ di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Charles mengapresiasi upaya Kemenkeu yang menyiapkan sanksi berat bagi pelaku impor pakaian bekas (balpres) ilegal. Ia menilai, kebijakan ini bukan semata…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang akan menindak tegas perusahaan pekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin resmi dan tidak sesuai regulasi. Menurut Netty, sikap tegas Menaker merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban penggunaan TKA serta memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global. “Pemerintah telah memberi ruang bagi tenaga kerja asing yang sah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai peraturan. Perusahaan yang melanggar wajib diberi sanksi agar tercipta keadilan bagi tenaga kerja lokal,” ujar Netty melalui rilis yang diterima reportasehukum.com/ di Jakarta, Rabu (29/10/2025). Netty menilai tindakan Menaker…