Penulis: Redaksi Reportase Hukum

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis. “Saya melihat langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan APTERR adalah langkah yang sangat tepat dan strategis. Saat ini, kawasan Asia menghadapi ketidakpastian rantai pasok pangan akibat perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga global. Karena itu, penguatan cadangan beras darurat kawasan menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar simbol kerja sama,” ujar Johan dalam rilisnya yang dikutip reportasehukum.com/, Rabu (29/10/2025). Johan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal, terutama dalam konteks efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah. Hal tersebut disampaikan M Husni dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah – DPR” yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Dalam pemaparannya, M Husni menyoroti fenomena penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2026 yang disebut turun sekitar Rp2 juta, meskipun nilai kurs dolar yang digunakan justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. “Saya nggak…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S. Thohari, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, melaksanakan kegiatan Perluasan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di dua titik lokasi, yakni Kelurahan Katulampa dan Kelurahan Pasirjaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang sehat dan bergizi, serta memperkuat daya saing produk perikanan lokal. Acara yang berlangsung di Kelurahan Katulampa ini dihadiri oleh Bapak Pepen Firdaus selaku Anggota DPRD Kota Bogor, Wina selaku Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian…

Read More

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa DPR menolak rencana penempatan jemaah haji Indonesia di area Mina Jadid pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai lokasi tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jamaah saat prosesi puncak haji di Mina. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Marwan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus memperjuangkan penempatan yang lebih representatif dan dekat dengan area utama Mina agar jemaah Indonesia tidak mengalami kesulitan ibadah. “Kami menolak penempatan jemaah (haji Indonesia) di Mina Jadid. Itu bukan…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai bahwa Bandara Juwata Tarakan sudah siap beroperasi penuh sebagai bandara internasional. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang meninjau langsung aktivitas di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (28/10/2025). “Kalau dilihat dari sisi kesiapan fisik, bandara ini sebenarnya sudah siap. Tinggal mengatur alur layanannya saja, seperti di mana posisi imigrasi, bea cukai, dan sebagainya,” ujar Mori. Namun, menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi Bandara Juwata bukan pada infrastruktur, melainkan pada keterbatasan jumlah pesawat yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. “Isu kekurangan pesawat ini memang sedang terjadi…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum…

Read More

Di bawah langit merah putih yang berkibar gagah di Kompleks Parlemen Senayan, semangat kebangsaan kembali bergema dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang digelar di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI, Selasa (28/10/2025). Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal yang turut dihadiri Sekjen DPR RI, Sekjen MPR RI serta Para deputi, kepala biro dan inspektorat ketiga lembaga parlemen. Dalam pidatonya sebagai amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa semangat pemuda 1928 harus terus menyala dalam setiap generasi bangsa. “Hari ini kita berdiri di…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat dan selaras dengan kearifan lokal. Menurutnya, keberhasilan program nasional ini tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam seluruh rantai penyediaannya. “Pendekatan program MBG sebaiknya tidak top-down. Justru harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dalam menyediakan pasokan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy Wuryanto dalam keterangan rilisnya yang diterima reportasehukum.com/, Selasa (28/10/2025). Edy menilai bahwa MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat, melainkan kelanjutan…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025). Dalam rapat yang membahas usulan BPIH dan sejumlah isu aktual itu, Selly mengapresiasi adanya penurunan biaya haji sebesar Rp1 juta, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, ia menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya. “Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan…

Read More

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November. “Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya. Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas…

Read More