Penulis: Redaksi Reportase Hukum

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty tiba di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, untuk meninjau langsung progres pembangunan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja, tapi bagian dari perjalanan panjang aspirasi yang pernah diperjuangkannya saat masih duduk di Komisi IV DPR RI, yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional yang lahir dari semangat memperkuat kesejahteraan nelayan dan mempercepat pembangunan ekonomi pesisir. Namun, bagi Saadiah, program ini lebih dari sekadar proyek fisik, ini adalah simbol harapan masyarakat pesisir Maluku yang selama ini hidup dari…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR RI terkait penggunaan jet pribadi yang diluar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu. “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025). Dijelaskannya, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, dalam situasi perubahan besar ekonomi global dan tantangan perekonomian nasional, menurutnya, Kadin harus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah. “UU ini sudah berlaku lebih dari 38 tahun. Kadin Indonesia perlu diperkuat dari sisi kelembagaan agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya mendukung kebijakan ekonomi nasional,” kata Firman dalam rilisnya yang dikutip reportasehukum.com/, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menegaskan, revisi UU Kadin harus memberikan landasan kuat agar posisi Kadin setara secara…

Di tengah padatnya agenda kerja, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyempatkan diri turun langsung memantau kondisi warga korban angin puting beliung di Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (18/10/2025). Kunjungan itu menjadi bukti nyata kepedulian seorang wakil rakyat yang tak sekadar hadir di ruang sidang, tetapi juga di tengah masyarakat yang tengah berduka. Seperti diketahui, pada Jumat (17/10), angin puting beliung melanda Desa Cibodas dan menyebabkan lima rumah warga rusak, satu di antaranya bahkan rata dengan tanah akibat tertimpa pohon durian berukuran besar. Kedatangan Iman disambut hangat oleh Kepala Desa Cibodas, Ibadulloh Muchtar, beserta warga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang. Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat. “Dana Otsus ini…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat Aceh. Ia menilai langkah ini menjadi momentum untuk memperkuat otonomi khusus dan memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan dengan dinamika pembangunan Aceh. “Harapan kita sederhana, revisi UUPA harus cepat selesai. Hari ini teman-teman Baleg sudah mendapat banyak masukan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai kalangan. Minimal kerangka awalnya sudah terbentuk, dan nanti pasal-pasalnya akan kita dalami dalam proses pembahasan,” ungkapnya kepada reportasehukum.com/ usai audiensi dengan Tokoh Masyarakat Aceh dan Pakar Akademisi di Banda…

Upaya Indonesia memperkuat kiprahnya di kancah global terus berlanjut. Melalui Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar dialog bersama akademisi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan mengenai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) serta keanggotaan Indonesia di BRICS. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana keanggotaan Indonesia dalam dua organisasi internasional tersebut dapat membawa manfaat konkret bagi bangsa. “Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Arzeti Bilbina menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam keanggotaan dua organisasi internasional besar, yaitu Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan BRICS. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam kedua forum global tersebut tidak boleh sekadar bersifat simbolik, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Arzeti saat menghadiri kegiatan Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi BKSAP untuk menjaring masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa terkait peluang serta tantangan Indonesia dalam…

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti sekaligus mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan jalan di ruas Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Proyek yang dilaksanakan oleh Bina Marga Cilacap ini mencakup peningkatan jalan sepanjang 2,4 kilometer dengan total anggaran mencapai Rp8,82 miliar. “Peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program Inpres jalan daerah (IJD) Tahun 2025, pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi,” ujar Novita menjelaskan sebagaimana keterangan resminya kepada reportasehukum.com/, Minggu (19/10/2025). Lebih lanjut, Novita yang merupakan Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, kembali melaksanakan kegiatan Masa Reses di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Rangkaian kegiatan dimulai pada 12 Oktober dengan menghadiri Musyawarah Daerah DPD Pengajian Al-Hidayah Kaltim sekaligus Pelantikan Pengurus Periode 2025–2030. “Saya berharap kepengurusan Al-Hidayah Kaltim yang kembali dipimpin oleh Ibu Hj. Syarifah Nur Fadiah dapat memberikan banyak terobosan kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan untuk kelompok perempuan di Kaltim,” tutur Hetifah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, dalam keterangan tertulis yang dikutip reportasehukum.com/, di Jakarta, Minggu (19/10/2025). Pada hari berikutnya, Hetifah bersilaturahmi ke rumah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Loa Janan…