Penulis: Redaksi Reportase Hukum

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara serius implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang direncanakan berlaku penuh pada Januari 2027 mendatang. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesepakatan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa itu benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan sebaliknya. “Masih ada waktu sebelum 2027. Kami di DPR punya tugas menajamkan peraturan implementasi yang dibuat oleh pemerintah agar IEU-CEPA ini menjadi berkah, bukan malah musibah,” tegas Mardani saat berdialog dengan sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/10/2025). Mardani…

Pendekatan humanis menjadi sorotan utama Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (5/10/2025). Ia menilai, pola pendidikan di Sekolah Rakyat Banjarbaru menghadirkan keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang, sehingga anak-anak dapat belajar mandiri tanpa kehilangan kedekatan emosional dengan orang tuanya. “Saya sangat mengapresiasi pendekatan yang dilakukan para pendidik di sini. Mereka tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga memperhatikan sisi psikologis anak. Salah satunya dengan memberi kesempatan bagi orang tua untuk berkunjung setiap hari selama masa pengenalan sekolah. Ini cara yang bijak agar anak tidak merasa…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menyerukan agar tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dijadikan pelajaran nasional untuk memperbaiki tata kelola pembangunan di Indonesia. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi nyawa santri yang menjadi korban akibat kesalahan struktur bangunan. “Bangunan pendidikan adalah ruang kehidupan. Kalau ia runtuh karena salah perhitungan, itu bukan sekadar kecelakaan teknis, tapi tragedi kemanusiaan,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis kepada reportasehukum.com/, di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Ia menilai, pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan memadai menunjukkan bahwa keselamatan belum menjadi prioritas dalam budaya konstruksi nasional. “Selama pembangunan masih dianggap cukup dengan niat baik tanpa didukung disiplin teknis, risiko tragedi…

Komisi XIII DPR Melaksanakan Kunjungan Kerja Reses. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menekankan pentingnya reformasi dan inovasi program pelayanan publik di Kepulauan Riau (Kepri). “Secara umum program berjalan dengan baik, tapi ada beberapa program yang butuh satu reformasi lah ataupun inovasi,” ujar Dewi Asmara kepada Parlementaria usai kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/10/2025). Diketahui, Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan atas kinerja instansi pemerintah pusat yang memiliki perwakilan di daerah, khususnya di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, hukum, dan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, merupakan bentuk dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan masyarakat korban, aparat penegak hukum, dan perwakilan perusahaan di Medan. Muslim Ayub menyampaikan bahwa kejadian tersebut menunjukkan adanya kekerasan sistematis terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di tanahnya sendiri. “Pada kejadian 22 September lalu, masyarakat diserang oleh segerombolan sekitar 150 orang bertopeng dan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mengapresiasi kinerja seluruh mitra kerja Komisi XIII di Provinsi Sumatera Utara. Walakin, ia menekankan perlunya peningkatan integritas dan transparansi pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan. Dalam rapat dengan Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil HAM, dan LPSK di Medan, Muslim Ayub menyoroti masih maraknya praktik percaloan dalam pembuatan paspor serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di wilayah perbatasan laut. “Sumatera Utara ini daerah strategis, menjadi jalur lintas laut internasional yang berdekatan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Karena itu, pengawasan imigrasi harus sangat ketat. Tapi di…

Komisi XI DPR RI ingin memastikan penyaluran subsidi di berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa berdampak langsung kepada Masyarakat luas. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan Pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itulah kami, Komisi XI DPR membagi kunjungan kerja Reses ketiga kota, yakni Madiun, Solo, dan Jogja. Khusus di Yogyakarta kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara),” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat…

Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menyoroti persoalan tata niaga gula nasional yang merugikan petani tebu. Menurutnya, banyak hasil panen petani tidak terserap oleh pabrik gula akibat kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi. “Indikasinya ada rembesan gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan bagi industri, tetapi malah bocor ke pasar konsumsi. Hal ini jelas merugikan petani karena produk lokal tidak terserap optimal,” ujar Abdul Hakim kepada reportasehukum.com/ usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses dalam rangka Perkembangan Industri Gula dan Ketahanan Pangan di Gedung Kantor Sinergi Gula Nusantara (SGN), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/2025). Ia menilai, Kementerian Perdagangan sudah berusaha memitigasi…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Perbatasan bukan hanya sekadar pos lintas batas, bukan sekadar kantor, tetapi juga harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Warga perbatasan itu harus bangga jadi warga Indonesia, jangan sampai merasa lebih dekat dengan negara tetangga,” ujar legislator yang biasa disapa Aher itu dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025). Aher juga mengingatkan agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti akses…

Integritas moral menjadi hal yang penting dimiliki oleh seorang hakim. Oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen hakim aspek integritas harus menjadi penilaian yang utama. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga dalam Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial (KY). Ia mengkritik metode rekrutmen hakim agung yang diterapkan oleh KY yang dinilai terlalu mekanistis dan tidak menyentuh integritas moral calon hakim. “Bahkan KY ini dalam rangka rekrutmen selalu mengedepankan seolah-olah mencari hakim itu kayak mencari tenaga kerja di perusahaan, karyawan. Pakai assessment profile-lah, menghitung-hitung angka-lah,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Padahal menurutnya, yang dibutuhkan…