Penulis: Redaksi Reportase Hukum

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah. Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material…

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah. “Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan. Kurniasih meminta agar laporan dari Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari tersebut diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan. “Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip reportasehukum.com/, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Menurut Kurniasih, persoalan ini…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu. Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada reportasehukum.com/, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). “Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus…

Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan menjawab tuntutan publik. Menanggapi, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kementerian. Dirinya menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara yang sederhana. Menurutnya, ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan matang. “Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan yang diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan…

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan program dari Kementerian Kehutanan, yang bertempat di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah, penyuluh, serta kelompok masyarakat yang selama ini berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Dalam sambutannya, Endang menegaskan bahwa sosialisasi MPA sangat relevan bagi wilayah Cianjur yang merupakan daerah rawan longsor dan pergerakan tanah. Meski kejadian kebakaran hutan tidak terlalu dominan, kerusakan lingkungan sekecil apa pun dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap ekosistem dan keselamatan warga. “Masyarakat harus…

Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew, menanggapi secara kritis pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi menghasilkan bahan bakar minyak (BBM). Cheroline menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional. “Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulisnya kepada reportasehukum.com/, Kamis (18/12/2025). Ia mengingatkan bahwa pengalaman panjang industri…

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan Daud mengapresiasi diresmikannya kembali jalur penerbangan Kualanamu–Rembele yang menghubungkan Aceh Tengah melalui Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah. Pembukaan rute tersebut dinilai strategis untuk menunjang mobilitas masyarakat Takengon dan Bener Meriah, terutama dalam situasi pascabencana. Ruslan menyampaikan, selama jalur udara menuju Bandara Rembele vakum, masyarakat Aceh Tengah mengalami keterbatasan akses yang berdampak pada distribusi logistik, pelayanan kemanusiaan, serta aktivitas ekonomi, khususnya setelah bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu. Kondisi geografis yang berat dan rawan bencana menjadikan transportasi udara sebagai kebutuhan mendesak. “Pembukaan kembali jalur udara ini adalah jawaban atas kebutuhan riil masyarakat Takengon…

Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Menurut Syafiuddin, pembentukan Satgas merupakan langkah strategis dan sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pascabencana, khususnya banjir. “Pembentukan Satgas ini sangat penting agar penanganan pascabencana bisa dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Koordinasi dan kerja sama antarkementerian maupun lembaga akan berjalan lebih efektif,” ujar Syafiuddin dalam keterangan tertulis yang dikutip reportasehukum.com/ di Jakarta, Rabu (17/12/2025). Syafiuddin menyoroti kondisi di lapangan yang hingga kini masih memprihatinkan. Sejumlah daerah terdampak banjir masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan dan jembatan. Kondisi tersebut menyebabkan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk Indonesia menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peringatan ini disampaikan untuk memantau pergerakan keluar-masuk warga negara asing yang hendak merayakan pergantian tahun di Indonesia. “Jumlah warga negara asing yang masuk ke Indonesia di akhir tahun biasanya meningkat. Imigrasi mesti meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi keimigrasian, overstay, dan sebagainya,” ujar Meity dalam keterangan tertulis yang dikutip reportasehukum.com/ di Jakarta, Selasa (16/12/2025). Meity juga menekankan bahwa pengawasan dan pemeriksaan oleh Imigrasi berkontribusi penting dalam mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen Natal…