Upaya Indonesia memperkuat kiprahnya di kancah global terus berlanjut. Melalui Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar dialog bersama akademisi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan mengenai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) serta keanggotaan Indonesia di BRICS.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana keanggotaan Indonesia dalam dua organisasi internasional tersebut dapat membawa manfaat konkret bagi bangsa.
“Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah bagaimana sesungguhnya proses aksesi Indonesia di OECD dan juga keanggotaan Indonesia di BRICS ini membuka peluang bagi Indonesia,” ujar Irine di hadapan sivitas akademika IPB.
Menurutnya, proses aksesi ke OECD sendiri sudah memberikan banyak peluang bagi Indonesia, meski statusnya belum menjadi anggota penuh. Keikutsertaan dalam forum tersebut mendorong Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat fondasi regulasi nasional agar sesuai dengan standar internasional.
“Menjadi anggota OECD artinya kita harus berbenah diri, mengejar ketertinggalan dalam memiliki payung hukum dan aturan-aturan yang lebih kuat. Salah satunya terkait dunia pendidikan yang juga menjadi sorotan penting,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Irine menilai posisi Indonesia yang kini tergabung dalam BRICS dan tengah berproses di OECD menempatkan Indonesia dalam posisi strategis di antara dua kutub ekonomi dunia.
“Kalau BRICS itu ibarat selatan, OECD di utara. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan antara utara dan selatan. Ini sekaligus memperkuat posisi kita dalam diplomasi ekonomi global,” tuturnya.
Irine menambahkan, dengan bergabungnya Indonesia dalam dua organisasi internasional yang memiliki orientasi ekonomi berbeda, Indonesia berkesempatan memperluas akses ke pasar-pasar nontradisional sekaligus memperkuat posisi tawar (bargaining position) di berbagai forum global seperti IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya.
“Keanggotaan ini bukan sekadar value for protocol, tetapi value for people. Kita ingin manfaat keanggotaan di OECD dan BRICS benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Irine juga menjelaskan bahwa Panja Organisasi Internasional BKSAP dibentuk untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, guna memperkuat arah diplomasi parlemen dan memastikan langkah Indonesia dalam forum global tetap berpihak pada kepentingan nasional.
“Panja ini ingin melihat bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang ada dan memastikan kemanfaatannya untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui forum di IPB ini, BKSAP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara parlemen dan dunia akademik dalam mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan global yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
