Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana yang mungkin terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan respons terhadap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengungkap kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Syaiful menyinggung mengenai pentingnya pendekatan saintifik untuk menganalisis potensi bencana tersebut.
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatra pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” ujar Huda dalam keterangan tertulis yang dikutip reportasehukum.com/ di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.
“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Huda mengingatkan, kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu.
“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” katanya.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ungkap Politisi Fraksi Partai PKB itu.
Pemerintah, lanjut Huda, juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Dia juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk BPBD di daerah, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” pungkasnya.
