Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia akhir-akhir ini mencuat dan menuai perdebatan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa sejarah bangsa tidak boleh sembarangan dirombak. Bagi Cucun, sejarah bukan untuk ditulis ulang secara sembarangan, melainkan dimutakhirkan secara arif dan bertanggung jawab.
“Sejarah bukan naskah bebas edit. Ia adalah ingatan kolektif bangsa yang disusun dari perjuangan, luka, harapan, dan cita-cita. Jika ada yang kurang, kita lengkapi. Jika ada yang tertinggal, kita angkat. Tapi bukan berarti kita menghapus atau mengaburkan yang sudah ada,” ujar Cucun kepada reportasehukum.com/ di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini menilai bahwa istilah “penulisan ulang sejarah” rentan disalahartikan sebagai upaya mengganti narasi, membolak-balik fakta, bahkan berpotensi menggeser jasa tokoh-tokoh besar yang telah mewarnai perjalanan republik ini.
Menurutnya, ia lebih setuju dengan narasi pemutakhiran sejarah. Hal tersebut adalah proses intelektual dan kultural, bukan tindakan politis. Pemutakhiran berarti membuka ruang bagi fakta-fakta baru yang selama ini belum terdokumentasi, namun tetap berada dalam koridor objektivitas dan integritas ilmiah.
“Kalau ada catatan sejarah yang belum masuk dalam dokumen resmi bangsa, tentu kita harus mengakuinya. Tapi jangan terburu-buru diumumkan ke publik tanpa kajian mendalam dari para sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat,” tegas politisi Fraksi PKB itu.
Cucun juga menekankan bahwa sejarah harus menjadi pemersatu, bukan justru sumber kegaduhan. Oleh karena itu, DPR RI akan membentuk tim supervisi independen untuk mengawal proses pemutakhiran sejarah ini secara proporsional dengan mengundang para pakar lintas disiplin.
“Mari kita rawat sejarah dengan kebijaksanaan, bukan dengan ego zaman. Kita boleh menambah halaman, tapi jangan merobek lembaran,” ujarnya.
Dalam pandangannya, bangsa Indonesia memiliki banyak tokoh dan peristiwa yang patut dikenang dan dicatat, bukan untuk menghapus peran siapapun, tapi justru memperkaya narasi besar kebangsaan yang inklusif dan berkeadilan.
“Sejarah adalah milik kita bersama. Mari kita jaga keutuhannya, kita perbaiki kekurangannya, dan kita wariskan dengan penuh kehormatan kepada generasi yang akan datang,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
