Anggota Komisi IX DPR RI Gamal secara tegas mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini dilontarkan menyusul tingginya insiden kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG, serta perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan program tersebut di masa depan.
“Pada kesempatan yang mulia ini, Saya mengusulkan ya untuk bagaimana kita mendorong ada undang-undang makan bergizi gratis. Kenapa? tentu kita berharap ya, walaupun kepemimpinan Pak Prabowo 5-10 tahun ke depan berganti kepada kepemimpinan lain, dengan adanya regulasi, maka program makan bergizi gratis ini akan mampu bertahan bahkan 3-4-5 dekade ke depan,”ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Gamal, UU tersebut penting untuk dua hal. Pertama, agar program tidak terhenti meski kepemimpinan berganti dalam 5-10 tahun ke depan, melainkan mampu bertahan hingga 3-4 dekade. Kedua, UU akan membantu mengatur kewenangan semua pemangku kepentingan, relasi antara negara dengan swasta, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, hingga mengelola konflik kepentingan.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan model desentralistik atau model campuran dalam distribusi makanan, menyarankan agar model school kitchen (dapur sekolah) dipertimbangkan. Gamal menilai, dapur yang terpusat (Centralized Kitchen) justru berkontribusi besar terhadap tingkat insiden.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan ahli gizi, mengingat rasio di Indonesia saat ini mencapai 1 ahli gizi meng-cover 3.500 layanan, jauh di atas standar Jepang yang mewajibkan 1 ahli gizi untuk setiap 550 siswa. Gamal berharap Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen penuh terhadap penegakan keamanan pangan dan higienis.
“Saya yakin optimis kita akan mampu menekan potensi keracunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya, jika desentralisasi dan peningkatan pengawasan kualitas segera diterapkan.
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa secara prinsip, ia mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya telah teruji di 146 negara, mampu meningkatkan outcome pendidikan dan memperbaiki nutrisi. “Tentu kita memahami niat mulia, tujuan mulia (noble purpose) dari program ini,” katanya.
