Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara serius implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang direncanakan berlaku penuh pada Januari 2027 mendatang. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kesepakatan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa itu benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan sebaliknya.
“Masih ada waktu sebelum 2027. Kami di DPR punya tugas menajamkan peraturan implementasi yang dibuat oleh pemerintah agar IEU-CEPA ini menjadi berkah, bukan malah musibah,” tegas Mardani saat berdialog dengan sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/10/2025).
Mardani menjelaskan, dalam kerja sama ekonomi seperti IEU-CEPA, Indonesia dan Uni Eropa sama-sama mendapatkan keuntungan berupa pembebasan tarif dan peningkatan akses pasar. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah dan dunia usaha perlu bekerja keras agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.
“Dalam konteks global, persaingan investasi itu ketat sekali. Foreign Direct Investment (FDI) ke kawasan ASEAN mencapai 200 miliar dolar AS, tetapi Indonesia hanya memperoleh sekitar 20 miliar, sementara Singapura bisa lebih dari separuhnya. Ini karena faktor kenyamanan dan stabilitas yang ditawarkan Singapura,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.
Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pembenahan iklim investasi nasional agar lebih kompetitif. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi menjadi faktor penentu agar Indonesia dapat menjadi destinasi investasi yang menarik bagi negara-negara Uni Eropa.
Mardani juga menyebutkan pentingnya inovasi dalam kebijakan ekonomi. “Kita tidak bisa menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Artinya, cara-cara lama yang tidak efektif harus ditinggalkan. Kita perlu pemetaan baru untuk menjawab tantangan zaman,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menyoroti isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang menjadi perhatian utama Uni Eropa. Menurutnya, regulasi seperti European Deforestation Regulation (EUDR) dan isu pekerja anak harus direspons dengan serius agar produk ekspor Indonesia tetap diterima di pasar Eropa. “UMKM dan industri halal kita justru bisa menjadi keunggulan. Produk yang bersih, beretika, dan berkelanjutan akan sangat kompatibel dengan standar Uni Eropa,” ujarnya.
Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, Mardani berharap implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang kerja baru di daerah. “Kita ingin IEU-CEPA tidak hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil,” pungkasnya.
