Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dimaknai sebagai proses pemulihan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan martabat masyarakat terdampak.
“Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima reportasehukum.com/, Rabu (31/12/2025).
Melalui skema ini, warga terdampak dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, memperoleh penghasilan, serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah situasi sulit.
Pendekatan tersebut juga memperkuat rasa memiliki dan solidaritas sosial dalam membangun kembali wilayahnya.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai mitra pemulihan pascabencana.
Kampus dapat memberikan kontribusi nyata melalui asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, hingga dukungan pemulihan psikososial.
“Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam konteks ini pula, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang juga Mitra Komisi X, memegang peran krusial untuk memastikan proses pemulihan berbasis riset, data, dan inovasi. BRIN dapat mendukung pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta model pembangunan adaptif yang sesuai dengan karakteristik wilayah terdampak.
Hetifah menegaskan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. “Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi momentum membangun ketangguhan jangka panjang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Komisi X, lanjut Hetifah, mendorong agar kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari kebijakan penanganan bencana yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
