Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Dalam dialog bersama petani dan pelaku usaha lokal, Komisi IV menemukan bahwa potensi pertanian dan perikanan di wilayah Sorong dan sekitarnya sangat besar, namun masih belum tergarap optimal karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung.
“Potensi sektor pertanian dan perikanan di Papua Barat Daya sangat besar, tetapi masih terkendala akses infrastruktur dan fasilitas dasar. Petani membutuhkan bibit unggul, sarana penyimpanan hasil panen, serta dukungan jalan usaha tani yang memadai,” jelas Endang.
Endang menjelaskan bahwa kebutuhan dasar yang mendesak di lapangan meliputi penyediaan bibit durian unggul, pembangunan jalan usaha tani, barak penyimpanan gabah, serta pengembangan tanaman sagu dan rumput laut. Ia menegaskan bahwa komoditas-komoditas tersebut berpotensi menjadi unggulan daerah apabila diimbangi dengan dukungan hilirisasi dan fasilitas pascapanen yang memadai.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti kondisi peternakan di Papua Barat Daya yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurut Endang, dukungan sumber daya manusia, sarana kesehatan hewan, dan ketersediaan air menjadi faktor penting yang harus segera dibenahi.
“Belum tersedia dokter hewan maupun mantri hewan. Peternak juga membutuhkan sumur air serta jalur jalan khusus untuk hewan ternak. Saat ini sebagian besar lahan sudah digunakan untuk sektor pertambangan,” ungkapnya.
Komisi IV DPR RI menilai bahwa hilirisasi hasil pertanian dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Komisi IV mendorong percepatan pembangunan jalan produksi, gudang penyimpanan, fasilitas pendingin, dan sarana transportasi hasil pertanian agar nilai tambah produk lokal dapat ditingkatkan.
“Hilirisasi tidak hanya soal produksi, tetapi juga tentang memastikan hasil pertanian dan peternakan memiliki nilai tambah dan akses pasar yang kuat. Infrastruktur adalah kuncinya,” tegas Endang.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan ekonomi lokal, seperti Koperasi Merah Putih, yang dinilai dapat dikembangkan lebih luas di Papua Barat Daya untuk memperkuat rantai distribusi dan hilirisasi produk pertanian rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, masyarakat Papua juga menyampaikan aspirasi agar Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, mengingat jasa-jasanya dalam pembangunan nasional, khususnya dalam program transmigrasi dan ketahanan pangan.
Menutup kunjungan kerjanya, Endang mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kemandirian pangan nasional.
“Kita semua harus bersyukur dan berdoa bagi saudara-saudara kita di Papua, serta bergandengan tangan membangun Indonesia Raya tercinta,” pungkasnya.
