Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap peran BP BUMN dan Danantara dalam mengawal kinerja BUMN perbankan. Momentum Nataru 2025 dijadikan DPR sebagai tolok ukur efektivitas restrukturisasi dan transformasi BUMN demi kepentingan publik.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti bahwa Danantara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama dalam mengurangi jumlah BUMN yang tidak efisien.
“Dari lebih dari 1.000 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” ujarnya kepada reportasehukum.com/ dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM.
“Kalau digaji, harus ada outputnya. Kalau perlu training, lakukan agar BUMN bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ini cita-cita kita bersama,” tandas Politisi Fraksi PKB ini.
Danantara mengonfirmasi tengah mengawal 21 langkah RKP BUMN, meski masih ada satu program besar yang belum rampung. “Kami memastikan BUMN, terutama Himbara, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya saat Nataru,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen Nora Osloi.
Komisi VI mengaitkan evaluasi ini dengan kesiapan perbankan menghadapi proyeksi kebutuhan uang tunai nasional Rp41,2 triliun dan peningkatan penggunaan transaksi digital. Paparan BNI dan Mandiri menjadi dasar catatan pengawasan DPR terhadap efektivitas tata kelola dan kesiapan BUMN dalam melindungi kepentingan publik.
DPR memastikan fungsi pengawasan akan diperketat, terutama di masa transisi struktur BP BUMN dan Danantara, agar transformasi perbankan BUMN benar-benar memberi nilai langsung bagi masyarakat.
