Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Adrian Irfani, menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi ajang olahraga internasional, khususnya SEA Games 2025. Hal itu ia sampaikan usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Surabaya beserta jajaran, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, serta KONI Jawa Timur, di Surabaya, Kamis (18/9/2025).
Dalam pernyataannya, Lalu Adrian Irfani menyebut bahwa fokus utama kunjungan tersebut adalah melihat secara langsung kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penguatan infrastruktur olahraga.
“Kami ke Surabaya dalam rangka banyak hal, terutama bidang keolahragaan. Kami ingin bertukar pikiran bagaimana mempersiapkan sejak dini cabang-cabang olahraga prestasi yang akan dipertandingkan di ajang-ajang dunia seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade,” ujar Lalu.
Kunjungan Komisi X ini merupakan bagian dari agenda kerja ke beberapa daerah, termasuk Solo dan Bandung. Daerah-daerah tersebut, kata Lalu, merupakan lumbung atlet berprestasi yang kerap menyumbang medali di ajang nasional maupun internasional.
Lalu Adrian Irfani juga menyoroti pentingnya implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah segera membuat peraturan turunan, seperti perwali dan pergub, guna mendukung pelaksanaan DBON di tingkat lokal.
“Kami berharap Menpora yang baru bisa berinovasi, memperhatikan cabang olahraga prestasi seperti badminton, angkat besi, atletik, panjat tebing, bukan hanya sepak bola,” tegasnya.
Anggota Fraksi PKB itu menambahkan, pembinaan atlet tidak cukup hanya fokus pada prestasi saat aktif bertanding. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan atlet pascapensiun juga menjadi tanggung jawab negara.
Menanggapi isu naturalisasi atlet, Lalu menyatakan bahwa Komisi X mendukung langkah tersebut sebagai solusi jangka pendek, terutama untuk memenuhi target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ia menekankan, naturalisasi tidak boleh menjadi kebijakan permanen.
“Setelah target jangka pendek tercapai, kami akan pastikan tidak ada lagi naturalisasi. Pembinaan atlet harus dilakukan sejak dini, bahkan bila perlu masuk ke dalam kurikulum pendidikan seperti di Jepang, China, dan Korea,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Lalu juga mengungkapkan bahwa Komisi X dalam waktu dekat akan mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru untuk mendengar langsung program-program strategis yang akan dijalankan.
“Kami ingin mendengar langsung gagasan beliau, terutama dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi event olahraga internasional, serta soal generasi muda penerus bangsa,” ujarnya.
Terkait polemik Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang dinilai menimbulkan ketidakpastian akibat dualisme organisasi cabang olahraga, Lalu menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Kemenpora membentuk tim kecil untuk melakukan evaluasi.
“Jangan sampai gara-gara dualisme cabang olahraga, kita tidak bisa ikut event internasional atau malah di-ban oleh organisasi olahraga internasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, apakah Permenpora tersebut akan dicabut, diubah, atau diamendemen, masih menjadi bahan pembahasan bersama antara Komisi X DPR RI dan Kemenpora. “Tentu akan kita bicarakan bersama Menpora dan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
