Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian mencapai lebih dari 1,1 juta hektare (BPS, 2024), provinsi ini menempati posisi sebagai penghasil beras terbesar ke-5 di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Dari seluruh wilayah di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin menjadi sentra produksi utama yang menopang struktur pangan provinsi dan nasional. Dengan luas panen mencapai lebih dari 520 ribu hektare dan produksi padi sekitar 958 ribu ton GKG pada 2024, Banyuasin menyumbang lebih dari 40% produksi beras Sumatera Selatan.
Melihat potensi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan, khususnya Banyuasin, merupakan bagian penting dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada pangan 2027.
Kunjungan kerja yang dipimpin Saan pada Rabu (15/10/2025) ini dihadiri oleh jajaran Komisi IV dan Komisi V DPR RI, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Perum Bulog, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT RNI. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Bupati Banyuasin, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang.
“Agenda besar Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Karena itu, DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar target swasembada pangan 2027 benar-benar terwujud, bahkan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” tegas Saan Mustopa.
Saan menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci. Program intensifikasi harus berjalan seiring dengan ekstensifikasi pertanian, di mana produktivitas lahan ditingkatkan dari 5,6 ton per hektare menjadi minimal 6 ton per hektare, sambil memperluas lahan produktif secara berkelanjutan.
Namun, menurut Saan, berbagai kendala di lapangan masih perlu segera diatasi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur pertanian. Dari total 500 ribu hektare lahan pertanian di Sumatera Selatan, baru sekitar 100 ribu hektare yang memiliki sistem irigasi memadai.
Sementara itu, sekitar 4.000 kilometer jalan pertanian di 10 kabupaten juga masih menjadi hambatan utama bagi distribusi hasil panen. “Irigasi dan akses jalan adalah urat nadi sektor pertanian. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, upaya meningkatkan produksi tidak akan maksimal,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Saan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas komisi dan kementerian untuk memastikan program peningkatan ketahanan pangan berjalan terpadu. “Komisi IV dan Komisi V harus bergerak selaras. Pertanian, infrastruktur, dan pembiayaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa peningkatan produksi pangan di Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif, namun masih terkendala pada aspek irigasi dan sarana pascapanen seperti dryer jagung yang masih terbatas.
“Ekstensifikasi terus kami lakukan, tapi harus diimbangi dengan intensifikasi. Dari 500 ribu hektare lahan pertanian, baru 100 ribu yang beririgasi. Kami butuh dukungan pusat agar pembangunan pertanian bisa lebih seimbang,” ungkap Herman Deru.
Ia juga menambahkan bahwa distribusi pupuk di Sumsel berjalan cukup baik dengan kasus penyalahgunaan yang sangat minim, dan harga gabah di tingkat petani berada di kisaran Rp6.500 per kilogram. Namun, ia berharap agar kesejahteraan petani mendapat perhatian lebih serius.
Menutup kunjungan tersebut, Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pangan adalah hajat hidup orang banyak. Kebijakan pangan harus berpihak kepada petani dan memastikan Indonesia benar-benar mandiri. Dari Sumatera Selatan, kita mulai membangun fondasi menuju kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
