Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti ketimpangan distribusi program pembangunan yang dirasakan oleh daerah-daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke wilayah tersebut, ia menyebut banyak kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang menyampaikan keluhan mengenai belum meratanya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah kepulauan.
“Dalam kunjungan ini, kami mendengar curhat para kepala daerah dan teman-teman fraksi DPRD Provinsi. Intinya, mereka merasa distribusi program ke kabupaten-kabupaten di Maluku masih jauh dari harapan,” ungkap Sofwan di Ambon, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, ketimpangan tersebut terjadi karena dua faktor utama, yakni lemahnya political will serta keterbatasan ketersediaan fiskal atau anggaran. Selama ini, lanjut Sofwan, sistem penataan program dan anggaran nasional masih berorientasi pada wilayah daratan, sehingga kebutuhan daerah kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi.
“Selama berdekade, rezim anggaran kita sangat darat-sentris. Padahal Maluku dan provinsi lain seperti Kepulauan Riau adalah wilayah yang justru 96 hingga 97 persen terdiri dari laut dan ribuan pulau,” tegasnya.
Ia menilai, agar keadilan pembangunan dapat terwujud, maka sistem perimbangan keuangan daerah harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Karena itu, Sofwan mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan segera diprioritaskan oleh DPR RI.
“RUU Daerah Kepulauan ini sudah berkali-kali masuk Prolegnas, tapi belum kunjung dibahas. Padahal ini sangat penting untuk menjawab ketimpangan pembangunan dan memperkuat keadilan fiskal bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku,” tandas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dengan adanya payung hukum yang kuat, Sofwan berharap daerah kepulauan dapat memperoleh perlakuan yang adil dalam distribusi program dan anggaran nasional, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.
