Komisi VI DPR RI terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) tentang Tata Kelola BP Batam ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyerap aspirasi dari tidak kurang 28 lembaga masyarakat yang menyampaikan berbagai persoalan seputar pengelolaan lahan dan ketimpangan kebijakan oleh BP Batam.
"Kami menerima banyak keluhan yang berkaitan dengan tata kelola BP Batam, terutama terkait permasalahan lahan, ketidakadilan, hingga keresahan masyarakat. Masyarakat meminta agar Komisi VI DPR RI menjembatani aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan BP Batam," ujar Nurdin Halid kepada reportasehukum.com/ di sela-sela kegiatan Kunsfik di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (18/7/2025).
Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa masyarakat Batam sebenarnya sangat mendukung pengembangan kota yang berkelanjutan. Namun, mereka menuntut agar proses tersebut tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kearifan lokal. “Para pengusaha lokal dan komunitas adat juga harus mendapat tempat dan perhatian dalam proses transformasi Batam ke depan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Komisi VI langsung berkoordinasi dengan pihak BP Batam. Hasilnya, BP Batam menyatakan tengah menyiapkan sistem tata kelola baru yang lebih transparan dan terstruktur untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
“Kami melihat respons positif dari BP Batam. Jika sistem ini benar-benar dijalankan dengan baik, maka dalam dua tahun ke depan wajah Batam akan berubah menjadi kota yang lebih modern, indah, dan inklusif,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Terkait isu Rempang, Kepala BP Batam menyampaikan komitmennya untuk menempuh pendekatan persuasif, kultural, dan berbasis dialog dalam penyelesaian persoalan. Salah satu terobosan terbaru BP Batam adalah pembangunan infrastruktur yang layak bagi masyarakat yang direlokasi, serta pemberian ruang bagi warga yang memilih untuk tetap tinggal di lokasi asal mereka.
“Inilah langkah maju yang kami apresiasi. Pendekatan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat. Ini penting agar pembangunan tidak justru menimbulkan gejolak baru,” pungkas Nurdin.
Komisi VI DPR RI memastikan akan terus mengawal implementasi kebijakan BP Batam, guna memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Batam membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara adil dan merata.
