Komisi IV DPR RI menyoroti lemahnya sistem pengawasan laut di wilayah Papua. Minimnya fasilitas pelabuhan dan kapal patroli membuat potensi besar sumber daya kelautan di kawasan timur Indonesia itu belum termanfaatkan secara maksimal dan masih rawan praktik illegal fishing.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan hal itu saat memimpin kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Badan Pengawasan Kelautan, ia menerima berbagai laporan terkait keterbatasan sarana pengawasan dan patroli di wilayah perairan Papua.
“Potensi laut Papua luar biasa. Setiap tahun ribuan ikan tuna keluar dari wilayah ini. Tapi kapal patroli kita sedikit dan pelabuhannya tidak memadai untuk sandar kapal besar,” kata Ahmad Yohan.
Ia menilai kondisi tersebut berisiko tinggi terhadap kebocoran hasil laut dan maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Karena itu, Komisi IV mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memberikan perhatian khusus bagi Papua.
“Kita butuh pelabuhan yang representatif dan armada patroli yang memadai. Jangan sampai kekayaan laut kita diambil negara lain karena lemahnya pengawasan,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.
Selain itu, Ahmad Yohan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan laut nasional. Ia mengapresiasi upaya KKP yang telah berhasil menahan beberapa kapal asing di perairan Papua, meski dengan fasilitas yang terbatas.
“Ini menunjukkan semangat kerja luar biasa dari aparat di lapangan. Komisi IV akan memperjuangkan agar dukungan anggaran dan infrastruktur pengawasan di Papua bisa segera ditingkatkan,” ujarnya.
Menurutnya, Papua bukan hanya memiliki potensi pertanian, tetapi juga perikanan yang strategis bagi masa depan ekonomi biru Indonesia. Karena itu, investasi dalam bidang pengawasan laut menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah timur Indonesia.
